TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK010/2021 mengenai pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan.
Kriteria rumah tapak atau rumah susun yang diberikan fasilitas ini antara laun yang memiliki harga jual maksimum Rp 5 miliar. "Dan dia harus diserahkan secara fisik di periode pemberian insentif. Jadi dalam hal ini ngga bisa rumah yang belum jadi dan baru jadi tahun depan," ujar dia dalam konferensi video, Senin, 1 Maret 2021.
Dengan demikian, rumah yang dibeli tersebut benar-benar rumah tapak atau susun yang baru, sudah selesai dibangun, dan siap dihuni. Pemberian insentif itu maksimum diberikan untuk satu unit hunian untuk satu orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka satu tahun.
"Ini tujuannya benar-benar pure demand side dan untuk dukung dari sisi sektor porperti di bawah Rp 5 miliar," ujar Sri Mulyani. Insentif ini diberikan untuk masa pajak 1 Maret hingga 31 Agustus 2021.
Mekanisme pemberian insentif adalah menggunakan PPN yang ditanggung pemerintah dengan besaran seratus persen dari PPN terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar.
Adapun PPN ditanggung pemerintah 50 persen untuk rumah dengan harga jual di atas Rp 2 miliar sampai dengan Rp 5 miliar.
